
Tinggalkan Berita Seremonial, Karo HKP Kemenag Minta Humas PTKIN Fokus pada Dampak Publik
UIN Walisongo Online, Cirebon — Jajaran pengelola kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dari seluruh Indonesia menerima arahan kebijakan strategis guna menggeser pola pemberitaan seremonial menuju komunikasi publik yang berdampak. Upaya mendorong transformasi digital sekaligus mengikis ketidakpercayaan publik di ruang siber ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Humas PTKIN di Aula Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (18/11/2026).
Forum konsolidasi nasional tersebut menghadirkan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag), Dr. Thobib Al Asyhar, M.Si., sebagai pemateri utama. Turut hadir menyimak secara langsung arahan strategis tersebut, Pranata Humas (Prahum) UIN Walisongo, Ely Faozatun N.
Agenda pertemuan ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh kanal digital perguruan tinggi serta penegakan instruksi Menteri Agama terkait kewajiban publikasi kinerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dalam arahannya, Dr. Thobib Al Asyhar secara tegas menyoroti fenomena kanal resmi instansi, baik laman web maupun media sosial, yang selama ini masih terjebak pada pemberitaan seremonial dan dominasi konten personal pimpinan. Ia menginstruksikan pemisahan ruang yang ketat antara publikasi kelembagaan dengan aktivitas pribadi pejabat.
“Kalau mau mengunggah ucapan hari ulang tahun atau hari bahagia pribadi, silakan unggah di akun media sosial masing-masing pimpinan saja, jangan di akun official kampus. Akun official itu adalah milik bersama dan merupakan ruang publik institusi yang tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi,” tegas Thobib dengan nada lugas di hadapan peserta Rakornas.
Pernyataan substantif tersebut merupakan penjabaran operasional dari delapan langkah penataan sistem pengelolaan media digital Kemenag, meliputi audit menyeluruh terhadap laman web, penertiban akun duplikatif, hingga penerapan standar keamanan siber. Pembenahan internal ini dinilai sangat krusial untuk membendung tantangan komunikasi pemerintah saat ini, seperti maraknya fenomena warganet “ringan jari”, distorsi informasi, hoaks, hingga manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kerap digunakan untuk menyerang reputasi lembaga.
Lebih lanjut, Thobib menekankan bahwa setiap konten yang diproduksi oleh satuan kerja harus meninggalkan pola lama yang sekadar melaporkan bahwa suatu kegiatan telah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, narasi kehumasan wajib menjawab pertanyaan mendasar mengenai perubahan apa yang terjadi, siapa penerima manfaatnya, serta bukti nyata dampak program tersebut bagi publik.
Upaya penceritaan publik (public storytelling) yang bernilai ini menuntut sinergi dan kolaborasi erat antara kebijakan pusat dengan praktik baik di daerah. Setiap perguruan tinggi diarahkan untuk menonjolkan keunggulan riset, inovasi mahasiswa, prestasi alumni, serta implementasi program prioritas seperti moderasi beragama, ekoteologi, dan Kurikulum Berbasis Cinta. Di sisi lain, keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus diakselerasi guna menjamin hak akses masyarakat secara cepat dan terukur.